PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
TIM PENGELOLA KEGIATAN
Kepada : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Dari : Tim Pengelola Kegiatan Desa………
Tanggal :………..
Nomor :……………..
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan…….
KAJIAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA………
KEGIATAN SWAKELOLA PEKERJAAN REHABILTASI JALAN…….. DESA…….
1. Pokok Persoalan/Dasar Pemikiran
Laporan lisan maupun secara tertulis dari masyarakat kepada Pemerintah Desa……. dan kami selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengenai jalan Desa yang berada di RT/Dusun……. yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan serta Surat dari Badan Permusyawaratan Desa……. perihal permohonan perbaikan jalan sebagaimana aspirasi dari masyarakat Desa………….
2. Pra Anggapan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya mengamanatkan Pemerintahan Desa berkewajiban menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan fisik seperti infrastruktur jalan Desa.
3. Fakta dan Data
Jalan tersebut dalam keadaanya rusak dan belum diperbaiki.
4. Analisa Permasalahan
Karena belum dilaksanakannya perbaikan jalan tersebut sebagaimana di jelaskan diatas, menyebabkan masyarakat Desa pada khususnya dan masyarakat lain yang menggunakan jalan tersebut menjadi was-was bila melalui jalan tersebut dan ini menyebabkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan menjadi terabaikan.
5. Kesimpulan
Jalan yang rusak tersebut segera dilakukan rehabilitasi/perbaikan.
6. Saran Tindak
Memohon kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk memerintahkan kepada Kami selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengelola pekerjaan jalan tersebut, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar terlampir.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan warga perihal sosialisasi pengadaan barang dan jasa di Desa……. dapat kami laporkan ke Kepala Desa bahwa untuk kebutuhan material sebagian tersedia di Desa kita, sedangkan yang tidak tersedia, kami telah melakukan survey ke Desa tetangga dan di Ibukota Kecamatan untuk memenuhi bahan material yang tidak terdapat di desa kita sedangkan untuk tenaga kerja, warga desa kita mau, mampu dan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut
Demikian kajian ini kami sampaikan dengan harapan kiranya akan mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Desa, dan atas perhatian dan persetujuannya kami haturkan terima kasih.
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua
…………………….
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
Kepada : Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Dari : Kepala Desa ……………
Tanggal :………..
Nomor :……………..
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan…….
Menindaklanjuti surat saudara perihal Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan……., setelah kami pelajari, kajian dari saudara dapat kami terima dan juga dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 20……… Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten ……… Nomor : ………………. tanggal ………… 2016, yang mana dalam APBDes tersebut terdapat kegiatan pekerjaan dimaksud dan telah tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Kami minta kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa …… segera melaksanakan proses Pekerjaan Rehabilitasi Jalan……. tersebut
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Saudara diminta untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Kepala Desa ……………..
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
………………………
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
TIM PENGELOLA KEGIATAN
Kepada : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa………….
Dari : Tim Pengelola Kegiatan Desa………
Tanggal :………..
Nomor :……………..
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan……
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan…… di Desa …………. Kecamatan………..Kabupaten………….,dengan ini mengharap kesediaan saudara untuk melaksanakan pekerjaan dengan swakelola dengan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.
Selanjutnya apabila saudara menyanggupi kegiatan dimaksud, dimohon kepada saudara untuk segera memberikan jawaban kepada kami selambat-lambatnya tanggal ….. Pekerjaan diatas dibebankan pada anggaran APBDes ……… Tahun Anggaran ……… untuk kegiatan ……… kode rekening ……….
Demikian disampaikan dan atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua
…………………….
Tembusan :
1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
Kepada : Tim Pengelola Kegiatan Desa………
Dari : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa………….
Tanggal :………..
Perihal : Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Swakelola Pekerjaan Rehabilitasi Jalan……
Berdasarkan surat saudara Nomor……….. tanggal…………. perihal …….dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan di maksud sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana serta sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan, untuk menjadikan bahan lebih lanjut, dan atas kepercayaannya diucapkan terima kasih.
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)….
Ketua,
………………….
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
TIM PENGELOLA KEGIATAN
Kepada : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa………….
Dari : Tim Pengelola Kegiatan Desa………
Tanggal :………..
Nomor :……………..
Perihal : Undangan Penjelasan Pekerjaan
Menindaklanjuti surat saudara tentang Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Swakelola Pekerjaan…………….., Kami mengundang saudara bersama orang-orang di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menjelaskan secara teknis maupun administrasi yang harus dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang dan mengharapkan kehadiran saudara pada :
hari/tanggal :…………………
pukul : ………………
bertempat di : ………………..
Perihal : penjelasan pekerjaan.
Demikian disampaikan atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua
…………………….
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
TIM PENGELOLA KEGIATAN
BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN
Nomor :………………………
Pada hari ini………………..…, tanggal…………., bulan……………,tahun……………, pukul……….WIB bertempat di aula desa………… telah diadakan rapat teknis penjelasan pekerjaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diundang (daftar hadir terlampir) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, rapat ini dipimpin oleh:
Nama:………………..
Jabatan: Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Adapaun hasil rapat penjelasan ini membahas:
a. Tanggapan Atas Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan)
b. Lingkup Pekerjaan
c. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
d. Sumber Dana
e. Cara Pembayaran
f. Teknis Pekerjaan
g. Pengawasan Pekerjaan
h. Dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan
i. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pekerjaan dimaksud
j. Dll
Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dari hasil penjelasan tersebut adalah:
1.
2.
3.
Jawaban-jawaban atas pertanyaan:
1.
2.
3.
Penjelasan tambahan, perubahan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) adalah sebagai berikut:
1. syarat syarat administrasi
2. syarat syarat teknis
3. lain-lain.
Setelah selesai penjelasan, kemudian akan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi perencanaan kegiatan/pekerjaan.
Dari hasil diskusi dan Tanya jawab dapat disimpulkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan melaksanakan pekerjaan dimaksud telah cukup memahami perihal teknis dan administrasi pekerjaan dimaksud.
Undangan lain yang hadir dalam rapat penjelasan pekerjaan adalah:
1. Kepala Desa……… ( sebagai Perwakilan Pemerintah Desa)
2. Ketua BPD…………..( sebagai Perwakilan Masyarakat Desa )
Demikian Berita Acara Penjelasan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama wakil dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Tim Pengelola Kegiatan Desa.
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)….
Ketua,
………………….
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua
…………………….
PEMERINTAH DESA ………………
KECAMATAN ……………………
KABUPATEN / KOTA……………………..
TIM PENGELOLA KEGIATAN
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA KEGIATAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN PEKERJAAN………………….
Nomor:……………………….
Pada hari ini …….., tanggal ……. bulan …………. tahun ……….., kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : …………………
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : ……………………………………
yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:
Nama : …………………
Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Alamat : ……………………………………
dalam hal ini bertindak atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini keduabelah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan …………….. dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
(1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
(2) Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.
Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP
PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
a. ……………………………………………………………………..
b. ………………………………………………………………..
Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada:
a. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
b. Peraturan Bupati Nomor……. Tahun…… Tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa
(2) Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekutan hukum dengan urutan sebagai berikut:
a. Surat Perjanjian Kerjasama;
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan);
c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
Pasal 4
PERENCANAAN PEKERJAAN
Perencanaan tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
Pasal 5
PENGAWASAN PEKERJAAN
Pengawasan pekerjaan kewenangan penuh PIHAK PERTAMA.
Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama………….bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
(2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
Pasal 7
KERAHASIAAN
PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan / pekerjaan…………………. tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.
Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung jawab.
b. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan.
c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan) yang disusun PIHAK PERTAMA
d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan)
e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.
f. Membuat laporan hasil pekerjaan.
g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.
h. ………………………..( dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini)
i. Dan seterusnya………
(2) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut:
a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarannya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
c. ………………………..(dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini)
d. Dan seterusnya………
(3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.
c. ………………………..( dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini)
d. Dan seterusnya………
(4) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) yang didalamnya memuat/berisi gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan), yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA
b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
d. ………………………..( dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini)
e. Dan seterusnya………
Pasal 9
ATURAN PEMBAYARAN
(1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK KESATU menyerahkan seluruh atau 100% (seratus Persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah disepakati sebagai mana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.
(3) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp. ………………….. (…………………………).
(4) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA.
Pasal 10
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN
(1) Pertangung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
(2) Pertangungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:
a. Progres/Kemajuan pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen)
b. Progres/Kemajuan pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
(3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 11
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN
(1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA:
a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.
Pasal 12
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3(tiga) anggota:
a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
(3) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri…. (P.Bun)
Pasal 13
PENUTUP
(1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap ……. (………).
(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini seperti denda atas keterlambatan pekerjaan, Sanksi dan lainnya akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA.
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)….
Ketua,
materai
………………….(nama lengkap)
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua
………………….(nama lengkap)
bayusenablog 